Prabumulih, muarasumsel.id - Guna menekan inflansi, Walikota Prabumulih H Arlan hadiri langsung kegiatan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah yang digelar di halaman Kantor Desa Rambang Senuling, Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Selasa (16/9/2025).
Selasa, 16 September 2025
Tekan Inflansi, Walikota Prabumulih Hadiri Pasar Murah di Desa Rambang Senuling
Selasa, 09 September 2025
Walikota Prabumulih H Arlan Launching Pusat Kuliner UMKM Di PTM
Prabumulih, Muarasumsel.id – H Arlan Walikota Prabumulih resmi melaunching Pusat Kuliner Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Pasar Tradisional Moderen (PTM) Prabumulih, Selasa (9/9/2025).
Melalui Dinas Koperasi dan UMKM kota Prabumulih, puluhan pelaku UMKM yang berasal dari kota Prabumulih turut berpartisipasi dalam peresmian pusat kuliner UMKM ini.
Dalam sambutannya, Walikota Prabumulih H Arlan menyampaikan keberadaan Pusat Kuliner UMKM di PTM ini diharapkan menjadi sentra ekonomi baru yang tidak hanya menghidupkan sektor kuliner, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi peningkatan pendapatan masyarakat. “Pemerintah Kota Prabumulih terus berkomitmen memberikan ruang dan fasilitas terbaik bagi pelaku UMKM. Dengan hadirnya Pusat Kuliner ini, kita ingin memberikan wadah promosi, pemasaran, sekaligus destinasi baru bagi warga dan wisatawan,” terang Arlan saat itu.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Junaidah SE MM menambahkan, program ini juga sejalan dengan upaya peningkatan daya saing UMKM agar dapat terus berkembang menghadapi tantangan ekonomi global.
Masyarakat pun diharapkan dapat mendukung dengan berbelanja dan menikmati produk kuliner asli Prabumulih. Dengan adanya Pusat Kuliner UMKM ini, diharapkan semakin memperkuat posisi UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah dan menjadikan Kota Prabumulih sebagai salah satu kota yang ramah UMKM di Sumatera Selatan.
Selanjutnya, acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan kunjungan ke sejumlah stan kuliner yang di pimpin Walikota Prabumulih H Arlan bersama Wakil Walikota Prabumulih Frangky Nasril beserta rombongan.
Diketahui dalam acara tersebut turut hadir Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, Ketua DPRD Prabumulih, Asisten, Staf Ahli, Ketua TP PKK, Ketua Dharma Wanita, seluruh Kepala OPD, Camat, Lurah se-Kota Prabumulih, dan tamu penting lainnya.(*/01)
Resmikan Pelatihan Teknis Baja Ringan, Wako Arlan Berharap Warga Prabumulih Banyak Jadi "Tukang" Handal
Prabumulih, Muarasumsel.id - Resmikan pembukaan Pelatihan Teknis Baja Ringan gelaran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Prabumulih, Walikota Prabumulih H Arlan berharap peserta yang mengikuti pelatihan benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat guna bekal masa depan profesi mereka.
Selasa, 02 September 2025
Ketua DPRD Prabumulih Didatangi Pemenang Parlemen Remaja 2025
Prabumulih, Muarasumsel.id - Ketua DPRD Kota Prabumulih, H Deni Victoria SH MSi menerima Audiensi Pemenang Parlemen Remaja Indonesia tahun 2025 mewakili Sumatera Selatan.
Ditemani orang tua audiensi tersebut diterima langsung oleh Deni diruang kerjanya bersama Sekretaris Dewan Prabumulih, Hj Heriyani SE.
Dua pemenang parlemen remaja itu adalah M. Farrij Akbar Maherta dan M. Pasha Ridho Handoko keduanya merupakan siswa SMA Negeri 2 Kota Prabumulih.
Audiensi tersebut didampingi langsung oleh Kepala SMA Negeri 2 Prabumulih Ibu Hj. Eva Yusnita, S.Pd., M.Pd, dan Wakil Kepala SMA Negeri 2 Prabumulih Bidang Kesiswaan.
Dikatakan oleh Deni, DPRD Prabumulih bersama Pemerintah Kota selalu siap dalam mendukung kegiatan positif ditengah masyarakat khususnya dunia pendidikan.
"Ini sangat membanggakan sudah sepatutnya harus kita dukung, "singkat Deni, usai menerima audiensi saat itu, Selasa (2/09/2025).
Pertemuan pun berlangsung dengan akrab dan diakhiri dengan acara swafoto bersama di Gedung DPRD Prabumulih.(*/01)
Senin, 01 September 2025
Asah Kemampuan Menembak, Jajaran Satreskrim Polres Dan Polsek Prabumulih Gelar Latihan Bersama
Prabumulih, Muarasumsel.id - Guna meningkatkan kemampuan menembak anggota Satreskrim, jajaran Polres Prabumulih gelar latihan bersama di lapangan tembak Wicaksana Laghawa tepatnya di lingkungan komplek Polsek Prabumulih Timur, Senin (1/09/2025).
Kamis, 28 Agustus 2025
Wawako Frangky Hadiri GPM Gelaran Kejaksaan Prabumulih, Harapkan Harga Sembako Tetap Stabil
PRABUMULIH, Muarasumsel.id – Disela-sela kesibukkannya, Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Frangky Nasril dan Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi, hadiri Gerakan Pasar Murah (GPM) gelaran Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kamis(28/08/2025).
Kamis, 14 Agustus 2025
Datangi Kelurahan Payuputat, Deni Panen Padi Dan Hadiri Pembukaan Lomba Bidar
Rabu, 06 Agustus 2025
Hadiri Ground Breaking SPPG Polres Prabumulih, Wawako Frangky: Semoga Cepat Terealisasi Dan Berikan Manfaatnya Bagi Masyarakat Prabumulih
Prabumulih, Muarasumsel.id - Disela-sela kesibukkannya, Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Frangky Nasril S.I.Kom, MM turut menghadiri Ground Breaking atau peletakan batu pertama pembangunan Dapur Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polres Prabumulih, Rabu(6/8/2025).
Acara yang dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Selatan Brigjen Pol. M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si beserta rombongan, dan disambut langsung oleh Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., serta jajaran Forkopimda Kota Prabumulih itu dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan berlangsung di lahan seluas 1.500 meter persegi di wilayah Subsektor Timur Polres Prabumulih.
Usai pelaksanaan Ground Breaking, Frangky Nasril ketika diwawancarai awak media menyampaikan, untuk saat ini di Prabumulih sendiri sudah berdiri dua dapur SPPG. Namun, dengan adanya penambahan dapur SPPG dari Polres Prabumulih ini tentunya sangat membantu pihaknya dalam mencapai target pembangunan dapur SPPG di Prabumulih ini.
“Untuk target tahun ini kalau bisa (Dapur SPPG, red) ada 8 dapur info dari pak Wali kemarin. Nah, di Prabumulih saat ini sudah ada 2, dan yang lainnya masih berproses, dengan di masing-masing daerah sudah kita siapkan (lahan, red), kalau izin sudah diurus tinggal realisasi pembangunan. Namun, tentunya dengan adanya penambahan ini harapan kita ya ini cepat terealisasi biar makan bergizi gratis ini bisa tersebar diseluruh masyarakat kota Prabumulih dan dapat manfaatnya untuk anak-anak sekolah,” ujar Frangky yang saat itu turut didampingi Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si.,
Sementara itu, ditempat yang sama, Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si menerangkan, untuk pembangunan SPPG Polres Prabumulih ditarget bakal rampung dalam waktu tiga bulan dan dapat segera beroperasi.
“Ini kegiatan Ground Breaking SPPG Polres Prabumulih, teman-teman bisa lihat lokasinya berada di pusat kota, yang mana nantinya SPPG ini akan memberikan makanan bergizi gratis di seputar lokasi ini, sasarannya anak-anak sekolah TK,SD, SMP, ataupun SMA. Mohon doa lebih kurang targetnya 3 bulan ini akan selesai dan segera beroperasi, yang mana nanti untuk pegawainya sendiri di rekrut dari BGN, sedangkan untuk pengelolaannya nanti itu ada strukturnya ya mulai dari Kepala SPPG, ahli gizinya, kemudian nanti ada accountingnya, dan juga pengelolaanya nanti akan ada kontrak kerjasama antara yayasan Kemala Bhayangkari dan BGN sendiri. Jadi inikan tanah aset polri, jadi dengan pengelolaannya yang ada komersil ini tetap pajaknya akan dikembalikan kepada negara melalui Yayasan Kemala Bhayangkari,” pungkasnya.(01)
Wakapolda Sumsel Resmikan Ground Breaking SPPG Polres Prabumulih
Prabumulih, Muarasumsel.id – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Selatan Brigjen Pol. M. Zulkarnain, S.I.K., M.Si. melakukan kunjungan kerja ke Kota Prabumulih, Rabu (6/8/2025), dalam rangka groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Dapur Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) Polres Prabumulih.
Acara dimulai sekitar pukul 13.30 WIB dan berlangsung di lahan seluas 1.500 meter persegi di wilayah Subsektor Timur Polres Prabumulih. Kedatangan Wakapolda Sumsel disambut langsung oleh Kapolres Prabumulih AKBP Bobby Kusumawardhana, S.H., S.I.K., M.Si., serta jajaran Forkopimda Kota Prabumulih.
Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini sejumlah pejabat utama Polda Sumsel antara lain, Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Feri Handoko Soenarso, S.I.K., S.H, Karo SDM Polda Sumsel, Kombes Pol Sudrajad Hariwibowo, S.I.K., M.Si, Dirreskrimsus Polda Sumsel, Kombes Pol Bagus Suropratomo Oktabrianto, S.I.K Dirbinmas Polda Sumsel, Kombes Pol Sofyan Hidayat, S.I.K., M.M serta Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Pol Maesa Soegriwo, S.I.K.
Dari unsur Pemerintah Kota Prabumulih, hadir pula Wakil Wali Kota Prabumulih Frangky Nasril, S.I.Kom., M.M., Ketua DPRD Deny Viktoria, S.H., M.Si., Ketua PN Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., Kajari Prabumulih Khristiya Lutfiasandhi, S.H., M.H., serta perwakilan TNI, BGN, dan pejabat lainnya.
Acara dimulai dengan sambutan Wakapolda Sumsel yang membacakan pesan dari Kapolda Sumsel. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan Polres Prabumulih dan Forkopimda dalam mewujudkan pembangunan Dapur SPPG.
“Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak secara nasional dan dipusatkan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk meresmikan 7 SPPG dan 205 SPPG se-Indonesia. Di Sumsel sendiri, saat ini sudah berdiri tiga SPPG, dan pembangunan lainnya sedang dalam proses,” ujarnya.
Menurutnya, pendirian SPPG di Kota Prabumulih merupakan langkah strategis dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui Program ASTA CITA.
“Saya tekankan agar distribusi manfaat dari SPPG ini tepat sasaran dan tidak berkurang. Bangun sinergitas lintas sektor, agar manfaat SPPG bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat, khususnya siswa-siswi penerima MBG,” pesan Wakapolda.
Peletakan batu pertama dilakukan secara simbolis oleh Wakapolda Sumsel pada pukul 13.30 WIB, disusul dengan kegiatan video conference bersama Mabes Polri sebagai bagian dari pelaksanaan nasional.
Untuk diketahui, Pembangunan Dapur SPPG ini menjadi bukti nyata komitmen Polres Prabumulih dalam mendukung penyediaan makanan bergizi dan layak bagi pelajar di Kota Prabumulih.
Dengan dapur ini, pengolahan dan pendistribusian makanan akan dilakukan sesuai dengan standar gizi yang berlaku dan terus dimonitor agar sesuai dengan misi utama program MBG.(*)
Senin, 04 Agustus 2025
DPRD Prabumulih Gelar Audiensi Bersama Manajemen RS AR Bunda, Buntut Dari Viralnya Kabar Tolak Pasien Dioperasi
Prabumulih, Muarasumsel.id - Jajaran DPRD Kota Prabumulih yang di Ketuai oleh H Deni Victoria SH MSi, menerima audiensi tim Manajemen Rumah Sakit (RS) Abdul Rachman (AR) Bunda Kota Prabumulih, Senin (4/8/2025).
Di gelar di ruang rapat Banggar kantor DPRD Prabumulih, audiensi yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Aryono ST, Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum Riza Ariansyah SH berserta anggota, Asisten I Pemerintah Kota Prabumulih Drs Aris Priadi, jajaran Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, dan pihak Manajemen RS AR Bunda Prabumulih itu membahas terkait pelayanan kesehatan di RS AR Bunda Prabumulih yang diduga menolak pasien emergency dioperasi yang diketahui yakni anak dari Walikota Prabumulih H Arlan hingga heboh di masyarakat beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi mengungkapkan, kami telah menggelar audiensi bersama pihak RS AR Bunda dan mengundang Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini dihadiri Asisten I dan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk menanyakan kronologis permasalahan yang terjadi di dua minggu kebelakang terkait pelayanan kesehatan di RS AR Bunda yang melibatkan anak Walikota Prabumulih. “Jadi dari hasil audiensi ini kita sudah komunikasi dan mendapat kesimpulan bahwa rumah sakit bunda ini harus melakukan perubahan kedepannya terkhusus dimasalah manajemennya itu. Dan melakukan pengawasan-pengawasan sedemikian ketat sehingga RS Bunda ini kedepannya lebih baik lagi,” sebut Deni ketika diwawancarai awak media saat itu.
Ditanya soal saran berikan sanksi bagi pegawai RS AR Bunda yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas ?. lebih lanjut dijelaskan Deni, ya itu khusus untuk manajemen. “Jadi selama ini mungkin penyampaian-penyampaian yang disampaikan (pegawai, red) ke pasien atau ke keluarga pasien kurang pas, dan itu lah yang terjadi di bapak Walikota atau di masyarakat lainnya, maka itu perlu dilakukan perubahan yang besar di RS Bunda itu,” tegas politisi dari Partai Demokrat ini.
Sementara itu, ditempat yang sama, pihak RS AR Bunda yang dihadiri langsung oleh pemilik RS AR Bunda, Dr. H. Abdul Rachman Sp.OG, MM menyampaikan, dengan digelarnya audiensi bersama DPRD dan Pemkot Prabumulih ini diharapkan dapat memperjelas permasalahan yang beredar beberapa hari lalu.
"Ya alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar, baik dan kita dapat berkahnya dengan adanya kejadian ini. Dan insyaallah kedepan kita akan perbaiki dalam semua lini, semua bidang ya. Dan meningkatkan lagi pelayanan kita kedepannya,"ujar dr Rachman saat itu.
Disinggung terkait adanya saran sanksi bagi pegawai RS AR Bunda yang disampaikan oleh pihak DPRD saat audiensi ?. dr Rachman mengakui bahwa pihaknya sudah lebih dulu memberikan sanksi kepada pegawai yang diduga lalai dalam menjalankan tugasnya. "Terhadap pegawai yang bertugas pada malam itu sanksi sudah kita berikan, kita sudah melakukan mutasi ya. Ada yang dimutasi, ada juga yang kita nonaktifkan, dengan total ada 18 pegawai," bebernya.
Dalam kesempatan itu juga dr Rachman menuturkan, dari kejadian ini pihaknya tentu akan melakukan perbaikan secara menyeluruh. “Kedepan kita akan melakukan perbaikan secara menyeluruh ya, bahkan pakai konsultan betul ya, karena selama ini kita sudah melakukan pembinaan-pembinaan yang intensif sekali tapi mungkin hasilnya kurang maksimal, mungkin kita ada kekurangan-kurangan disitu ya, jadi kita pakai konsultan betul,” tandasnya seraya menyebutkan pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan Walikota Prabumulih tapi kita tidak banyak membahas terkait masalah ini.(01)
Senin, 28 Juli 2025
Terima Audiensi Finalis Putra Batik Sumsel Asal Prabumulih, Deni: Perluas Batik Serat Nanas Prabumulih
PRABUMULIH, Muarasumsel.id – Ketua DPRD Kota Prabumulih H.Deni Victoria SH.MSi menerima audiensi finalis Putra Batik Sumsel, Gali Oktavianus di ruang kerjanya.
Sabtu, 19 Juli 2025
Event Adventure Offroad Polres Prabumulih, H Arlan: Ini Jadi Ajang Bangkitkan Semangat Solidaritas Dan Sportivitas
Prabumulih, Muarasumsel.id – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Prabumulih menggelar kegiatan Adventure Offroad yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme di Stadion Talang Jimar, Sabtu (19/7/2025).
Rabu, 16 Juli 2025
Hadiri Lomba Masak Olahan Ikan, Wawako Frangky Berharap Tingkat Konsumsi Ikan Meningkat
Prabumulih, Muarasumsel.id – Wakil Walikota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., menghadiri kegiatan Lomba Masak Olahan Serba Ikan Tingkat Kota Prabumulih Tahun 2025 yang digelar di Sentra Kuliner (Senkul), Rabu (16/07/2025).
Pastikan Bantuan Beras Berjalan Lancar, Wawako Frangky Pimpin Rakor Penyaluran CPP
Prabumulih, Muarasumsel.id — Dalam rangka memastikan kelancaran penyaluran Bantuan Pangan Beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025, Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Frangky Nasril pimpin rapat koordinasi pelaksanaan penyaluran bersama Dinas Ketahanan kota Prabumulih, Rabu (16/7/2025).
Senin, 14 Juli 2025
Pimpin Apel Di RSUD Prabumulih, Wako H Arlan Minta Pelayanan Ditingkatkan Lagi
Prabumulih, Muarasumsel.id – Pimpin Apel mingguan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Walikota Prabumulih H Arlan berikan arahan sekaligus motivasi seluruh pegawai RSUD Kota Prabumulih, Senin(14/7/2025).
Senin, 24 Maret 2025
Wamen ATR/Waka BPN Tegaskan Pentingnya Tata Ruang dalam Mitigasi Risiko Bencana
Jakarta - Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta pada Kamis (20/03/2025).
“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.
Ia menilai, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. “Tata ruang yang baik juga harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Wamen Ossy.
Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Di antaranya, identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.
Selain itu, tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal untuk merespons dan memulihkan diri.
Meski tata ruang penting dalam upaya mitigasi bencana, menurut Wamen Ossy implementasi perencanaannya bukanlah hal mudah. Ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan. “Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana. “Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang; Kepala BNPB, Suharyanto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring. (Ril)
Menteri ATR/Kepala BPN Instruksikan Satker di Daerah untuk Lakukan Peninjauan Sekitar DAS sebagai Langkah Preventif Banjir
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan satuan kerja (Satker), yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk meninjau kawasannya yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS). Hal ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi untuk mengatasi masalah bencana banjir yang masih sering terjadi.
“Agar Direktur Jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) agar membuat rapat khusus dengan semua Kantah dan Kanwil, yang Kantah dan Kanwilnya itu melintasi sungai yang menjadi sumber bencana banjir, baik di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan daerah lainnya,” imbau Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/03/2025).
Peninjauan terhadap kawasan yang berada di sempadan sungai ini, dinilai penting sebagai dasar perencanaan penanganan masalah tersebut. “Peninjauan kawasan sempadan sungai ini, agar diteliti. Bagi bidang yang sudah kadung (telanjur) ada alas hak, apabila memungkinkan ditinjau ulang agar dibatalkan. Intinya harus segera dilakukan normalisasi terhadap sempadan sungai,” ujar Menteri Nusron.
Kepada Plt. Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Menteri Nusron juga mengarahkan untuk melakukan pengkajian terhadap sejumlah kawasan. Di antaranya seperti, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur); serta Kawasan Semarang-Demak.
“Perlu adanya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), ada campur tangan kementerian pada saat Persetujuan Substansi (Persub),” tutur Menteri Nusron.
Adapun pada Rapim kali ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. Rapim ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Ril)
Jumat, 21 Maret 2025
Tindaklanjuti Nota Kesepahaman Program ILASP, Menteri Nusron Ajak K/L Lakukan Kontrol dan Monitoring Program
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025-2029. Rakor ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/03/2025) lalu.
“Kita akan bertemu setiap bulan, untuk melakukan kontrol atas monitoring serta kontrol terhadap pengembangan dan dinamika atas proyek ILASPP,” jelas Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/03/2025).
Menurutnya, Rakor tersebut sangat penting untuk mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang yang ada di Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG. “Supaya ke depan biar kadastralnya tuntas, terutama kadastral APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kehutanan, juga APL dan Transmigrasi,” terang Menteri Nusron.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa integrasi data nasional juga merupakan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi. “Kami merasa beruntung telah dilibatkan dalam program ini. Makanya, dengan program ini kami merasa terbantu, terutama soal lahan,” ungkapnya.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai yang juga menjadi tuan rumah Rakor kali ini melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi dengan berbagai peran, termasuk pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang bertanggung jawab atas kebutuhan peta untuk ILASPP. “Pada prinsipnya, kami sudah mencoba untuk memastikan tim teknis yang akan bergerak,” pungkasnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hadir pula mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati beserta jajaran. (Ril)
Relokasi dan Terbitkan SHM Bersumber dari HPL BP Batam, Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Warga Rempang
Batam - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Sertipikat Hak Milik untuk warga yang bersedia direlokasi dari Pulau Rempang ke Tanjung Banon. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa sertipikasi ini bermula dari inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL)-nya untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.
"Kementerian ATR/BPN menyambut baik iktikad baik ini, kami merespons permohonan sertipikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu Sertipikat Hak Milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 Sertipikat Hak Milik bagi masyarakat," kata Ossy Dermawan yang hadir langsung untuk menyerahkan sertipikat ke warga, di Kantor BP Batam, Selasa (18/03/2025).
Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, sertipikasi ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kota Batam.
"Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah berkenan untuk melepaskan sebagian haknya dari bidang HPL-nya menjadi Hak Milik untuk masyarakat. Ini tentu kami apresiasi setinggi-tingginya untuk BP Batam," tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam kesempatan yang sama, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, saat ini masyarakat yang direlokasi sudah bisa tenang mendiami hunian baru mereka. "Alhamdulillah rumahnya sudah ada dan yang selama ini ditanyakan dan diharapkan kepastian sertipikatnya pun ada buahnya sekarang ini," ucapnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; serta Wali Kota sekaligus Ketua BP Batam, Amsakar Achmad. Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Deni Prasetyo. (Ril)
Sepakati Langkah Penanggulangan Banjir di Jabar, Menteri Nusron: Semua Badan dan Sempadan Sungai Harus Ditertibkan
'
Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyepakati langkah strategis untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor. Fokus utama dalam upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
"Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah, di ganti rugi sesuai dengan appraisal. Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/03/2025).
Selain menertibkan daerah sempadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan air.
"Semua langkah ini membutuhkan Pengadaan Tanah karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Sebelum Pengadaan Tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok akan selesai pertengahan April, Pengadaan Tanah selesai akhir Mei, dan pada bulan Juni proses pembangunan bisa dimulai," terang Menteri Nusron.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan, rapat ini merupakan rapat kedua yang dilakukan setelah sebelumnya rapat dilangsungkan bersama Pemprov DKI Jakarta. "Jadi nanti kita akan melakukan rapat bersama lagi dan selanjutnya kami nanti akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi di tingkat pusat agar semuanya bisa bersih-bersih, itu yang penting untuk mengurangi banjir yang ada di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini," tuturnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyambut baik kerja sama ini. "Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu Penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat," ujarnya.
Turut serta dalam rapat ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PU; sejumlah Wali Kota/Bupati di Provinsi Jawa Barat. (Ril)