Kamera ETLE Di Prabumulih Kembali Diberlakukan, Siap-Siap Surat Tilang Dikirim Kerumah Bagi Pelanggar

Foto: muarasumsel

Kasatlantas Polres Prabumulih AKP Marlina 

Prabumulih, Muarasumsel.id - Sudah sekitar satu pekan yang lalu, kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) atau Sistem Tilang elektronik di kota Prabumulih kembali diberlakukan jajaran Polres Prabumulih melalui Satuan Lalu Lintas (Satlantas).

Hal itu diungkapkan Kapolres Prabumulih AKBP Bobbi Kusuma Wardana, S.H., S.I.K., M.Si melalui Kasat Lantas Polres Prabumulih AKP Marlina SH MSi menyampaikan, ETLE sudah sejak lama diberlakukan di Prabumulih hanya saja di tahun sebelumnya ada masalah di jaringan sehingga akhirnya sempat terhenti. "Namun terhitung 14 juli 2025 kemarin ini (ETLE, red) sudah diberlakukan kembali, untuk pengcapturean kamera sudah terlaksana, berikut untuk di print pelanggaran itu sudah bisa kita print, hanya saja kita tinggal membuat MoU dengan kantor Pos untuk penyerahan bukti pelanggaran dari masing-masing masyarakat yang terkena capture atau yang melakukan pelanggaran," ujar Marlina yang diwawancarai awak media, Selasa(22/7/2025).

"Jadi semua pelanggaran sudah kita print, sudah kita berlakukan hanya pengiriman (bukti tilang, red) ke alamat yang bersangkutan belum," bebernya disela-sela kegiatan dialog bersama para media kota Prabumulih saat itu.

Kendati demikian, dalam kesempatan itu dirinya menghimbau bagi pengguna kendaraan baik roda dua dan roda empat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas. "Besar harapan kami untuk masyarakat Prabumulih tertib berlalu lintas, gunakan helm, gunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil, jangan melawan arus. Karena banyak pelanggaran yang dilanggar didominasi oleh pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm, melawan arus, dan tidak menggunakan plat kendaraan karena rata-rata platnya sudah mati, pajaknya sudah mati," ungkapnya seraya menyebutkan tiga titik kamera ETLE semuanya sudah diberlakukan.

Ditanya apakah ada batas waktu pengcapturean kamera ETLE tersebut ?. Lanjut Marlina mengatakan, jadi batas waktu pengcapturean kendaraan yang melakukan pelanggaran itu semua tidak ada batas waktu. "Kamera 1x24 jam bisa mencapture dan rata-rata per hari bisa (mengcapture,red) 20-30 pelanggaran dengan didominasi pelanggar tidak menggunakan helm, melawan arus, dan tidak pakai sabuk pengaman. Sedangkan untuk surat tilang yang bersangkutan harus mengkonfirmasi ke satlantas setelah yang bersangkutan mengakui itu kendaraan baru kita langsung pemblokiran untuk pada saat pembayaran pajak," tukasnya.(02)

Wakil Walikota Prabumulih Frangky Nasril Turut Berpartipasi Di Peringatan Harkopnas Ke-78, Prabumulih Dukung Penuh Inisiatif Nasional

Foto : ist

Prabumulih, Muarasumsel.id – Pemerintah Kota Prabumulih turut serta dalam kegiatan Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78 yang dirangkaikan dengan peluncuran pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP), Senin (21/7/2025).

Kegiatan tersebut digelar secara nasional dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia melalui virtual meeting.

Wakil Walikota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, ST., MM., dan Asisten II Drs. H. Muhammad Ali, M.Si. Turut serta pula sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, antara lain Inspektorat, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih.

Peringatan Harkopnas tahun ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan kembali peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI juga meluncurkan program strategis pembentukan 80.000 Koperasi Multi Pihak atau Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari agenda besar transformasi koperasi di era modern.

Program tersebut bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian berbasis desa dan kelurahan, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat dari akar rumput.

Dalam acara tersebut, Menteri Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa hingga saat ini tercatat sudah terbentuk 81.140 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. "Dari jumlah tersebut, sebanyak 80.048 unit telah berbadan hukum dan dinyatakan siap beroperasi. Artinya, Kopdes/Kel Merah Putih sudah siap beroperasi,” tukas Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, begitu pula disampaikan Pemerintah Kota Prabumulih melalui Wakil Walikota Prabumulih Frangky Nasril yang turut mendukung penuh inisiatif nasional ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.(Ril/01)

Hadiri Event Adventure Offroad 2025, Ketua DPRD Prabumulih Deni Victoria: Ini Bukan Ajang Pacu Adrenaline Saja Tapi Ajang Kenalkan Prabumulih

Foto : Deni Victoria bersama Istri saat serahkan pembagian sembako kepada warga yang membutuhkan 

Prabumulih, Muarasumsel.id - Hadiri Adventure Offroad 2025 dalam rangka memeriahkan Hut Bhayangkara ke-79 Polres Prabumulih, Ketua DPRD Kota Prabumulih H Deni Victoria SH MSi apresiasi event olahraga pacu adrenalin sekaligus kenalkan Prabumulih ke tingkat Nasional. 

Di gelar di Stadion Talang Jimar kota Prabumulih, event adventure offroad tersebut tampak berlangsung dari tanggal 19-20 Juli 2025 dengan puluhan peserta yang berasal dari dalam dan luar kota Prabumulih. 

Dibuka dengan pembagian sembako bagi masyarakat yang membutuhkan pada Sabtu (19/7/25), kegiatan Adventure Offroad 2025 tersebut tampak berlangsung meriah serta dihadiri para pejabat tinggi dilingkungan Polres, Pemkot, DPRD dan instansi Prabumulih lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Prabumulih H Deni Victoria SH MSi ketika dibincangi, mengaku sangat mengapresiasi dapat terselenggaranya kegiatan olahraga langkah dan besar di Prabumulih ini.

"Ini bukan hanya sekedar olahraga yang memacu adrenaline saja, namun ini juga menjadi ajang untuk memperkenalkan Kota Prabumulih ke masyarakat luar melalui olahraga Offroad,"pungkas Deni yang saat itu hadir bersama Istri Hj Lenni Kartika SH.

Sementara itu, diketahui sebelumnya event tersebut juga turut diresmikan oleh Walikota Prabumulih H. Arlan, bersama Wakil Walikota Franky Nasril, S.Kom., MM, Sekretaris Daerah H. Elman, ST., MM, serta Kapolres Prabumulih AKBP Bobbi Kusuma Wardana, S.H., S.I.K., M.Si.(01)

Event Adventure Offroad Polres Prabumulih, H Arlan: Ini Jadi Ajang Bangkitkan Semangat Solidaritas Dan Sportivitas

Foto : ist

Prabumulih, Muarasumsel.id – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Polres Prabumulih menggelar kegiatan Adventure Offroad yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme di Stadion Talang Jimar, Sabtu (19/7/2025).

Kegiatan ini menjadi ajang kebersamaan sekaligus ruang pembuktian adrenalin bagi para pecinta olahraga otomotif ekstrim. Acara pembukaan secara resmi dihadiri oleh Wali Kota Prabumulih H. Arlan, Wakil Wali Kota Franky Nasril, S.Kom., MM, Sekretaris Daerah H. Elman, ST., MM, serta Kapolres Prabumulih AKBP Bobbi Kusuma Wardana, S.H., S.I.K., M.Si selaku penyelenggara utama.

Turut hadir jajaran Forkopimda Kota Prabumulih, di antaranya Wakapolres Kompol Chindi Helyadi, S.I.K., M.H, Ketua DPRD Prabumulih H. Deni Victoria, S.H., M.Si, Ketua Pengadilan Agama Dwi Husna Sari, S.H.I., M.H, perwakilan Pengadilan Negeri, Kasi Intel Kejari Ajie Marta, S.H, serta unsur TNI seperti Danyon Zipur Letkol CZI Aji Setyawan, S.H, Danyon Kav 5 DPC Karang Endah Lettu Kav. Faisal Andrian, Danramil 404-02 Prabumulih Kapten CZI Very Mulyadi, dan Pabung Prabumulih Mayor Didi Suratman.

Tak ketinggalan, Ketua TP PKK Prabumulih Hj. Linda Apriana Arlan, Staf Ahli PKK Nuning Mulya Franky, Ketua Bhayangkari Prabumulih Wina Bobbi, Ketua IKATRI Prabumulih Leni Kartika Deni, pimpinan BUMN/BUMD atau perwakilan, panitia pelaksana, peserta lomba, serta tamu undangan turut memeriahkan kegiatan ini.

Wali Kota Prabumulih H. Arlan mengapresiasi penuh inisiatif Polres Prabumulih yang menyelenggarakan kegiatan positif dan inspiratif ini.“Kegiatan hari ini bukan sekadar ajang perlombaan. Ini adalah momentum untuk membangkitkan semangat solidaritas dan sportivitas. Lomba offroad mengajarkan kita bahwa medan terberat sekalipun dapat dilalui dengan ketekunan, strategi, dan kekompakan.Nilai-nilai inilah yang sangat relevan, bukan hanya di arena balap, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Saya berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas, menjaga keselamatan, dan menunjukkan semangat kebersamaan dalam setiap tantangan yang dihadapi,” pungkasnya di sela kegiatan.(Ril/01)

Hadiri Lomba Masak Olahan Ikan, Wawako Frangky Berharap Tingkat Konsumsi Ikan Meningkat

Foto: ist

Prabumulih, Muarasumsel.id – Wakil Walikota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom., M.M., menghadiri kegiatan Lomba Masak Olahan Serba Ikan Tingkat Kota Prabumulih Tahun 2025 yang digelar di Sentra Kuliner (Senkul), Rabu (16/07/2025).

Dalam sambutannya, Franky menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk edukasi dan sosialisasi program Gemar Makan Ikan (Gemarikan). 

Ia berharap, melalui lomba ini masyarakat makin terbiasa mengonsumsi ikan serta mampu menciptakan berbagai kreasi olahan yang lezat dan bergizi.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan konsumsi ikan, menambah kreativitas, dan melahirkan produk olahan yang bisa dikembangkan melalui UMKM. Tentunya, produk-produk ini juga harus menarik bagi anak-anak dan keluarga,” ujar Franky.

Lomba kali ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Menu Utama, Menu Kudapan, dan Menu Balita. Para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam menyajikan kreasi terbaik mereka.

Penjurian dilakukan oleh tim yang kompeten, dengan Chef Arya sebagai ketua dewan juri. Usai proses penilaian, kegiatan dilanjutkan dengan pengumuman pemenang dan pembagian hadiah kepada para juara. Pemenang Juara I di masing-masing kategori nantinya akan mewakili Kota Prabumulih di tingkat Provinsi. 

“Selamat bagi para pemenang, teruslah berkarya. Bagi yang belum berhasil, jangan berkecil hati—tetap semangat dan berinovasi,” tandas Franky memberi motivasi.

Dalam acara tersebut turut hadir pula Kapolsek Prabumulih Timur, Ketua TP PKK Kota Prabumulih, Staf Ahli dan anggota TP PKK, Ketua Dharma Wanita, Kepala Dinas Perikanan, para lurah, serta tamu undangan lainnya.(Ril/01)

Pastikan Bantuan Beras Berjalan Lancar, Wawako Frangky Pimpin Rakor Penyaluran CPP

Foto : ist

Prabumulih, Muarasumsel.id — Dalam rangka memastikan kelancaran penyaluran Bantuan Pangan Beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk alokasi bulan Juni dan Juli 2025, Wakil Walikota (Wawako) Prabumulih Frangky Nasril pimpin rapat koordinasi pelaksanaan penyaluran bersama Dinas Ketahanan kota Prabumulih, Rabu (16/7/2025).

Di gelar di Ruang Rapat Lantai 1 Pemerintah Kota Prabumulih rapat koordinasi tersebut tampat turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, Pimpinan BULOG cabang Lahat, serta instansi terkait antara lainnya, Bappeda, Dinas Sosial Kota Prabumulih, Camat Se-Kota Prabumulih, Lurah dan Kades Se-Kota Prabumulih serta Tim TKSK dari Dinas Sosial

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Prabumulih Frangky Nasril menyampaikan diharapkan sinergi antarlembaga kedepan dapat semakin kuat lagi. "Sehingga penyaluran bantuan beras CPP alokasi Juni dan Juli 2025 dapat berjalan dengan lancar. Serta menyusun strategi pelaksanaan distribusi bantuan untuk dua bulan ke depan juga agar lebih tepat sasaran, efisien, dan transparan," terangnya. 

Sementara itu, Pimpinan Bulog Cabang Lahat, Dr. Zulhaidar menyampaikan bahwa bantuan beras CPP merupakan salah satu program strategis nasional untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan haknya sesuai alokasi yang ditetapkan," tandasnya.

Selain itu, untuk diketahui bahwa rapat tersebut juga membahas tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyaluran sebelumnya, seperti hambatan logistik, validasi data penerima, hingga cuaca ekstrem yang mempengaruhi distribusi. Sebagai tindak lanjut, disepakati peningkatan koordinasi antar instansi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendataan dan pemantauan penyaluran.

Bantuan beras CPP dialokasikan untuk masyarakat Kota Prabumulih lebih kurang adalah 10.056/PBP. Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram/penerima untuk 2 (dua) bulan yaitu Juni dan Juli 2025 yang penyalurannya dilakukan sekaligus  1 (satu) kali. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.(Ril/01)

Pertamina Drilling Gelar Workshop Pembekalan PKB 2025–2027, Perkuat Sinergi Perusahaan dan Pekerja

JAKARTA, Muarasumsel.id - PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) menggelar workshop pembekalan terkait Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2025–2027 di Kantor Pusat MCC Tower, Jakarta, Jum'at (11/7). Kegiatan ini menjadi langkah strategis perusahaan untuk memperkuat pemahaman bersama dan menjalin hubungan industrial yang sehat, kolaboratif, serta berorientasi pada keberlangsungan bisnis.

Workshop ini menghadirkan dua pembicara utama dari lingkup hubungan industrial nasional, yaitu Dhatun Kuswandari, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan di Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta David Muflihano, Executive Chairman Perkumpulan Praktisi dan Profesional Hubungan Industrial Indonesia (P3HI).

Dalam sambutannya, Dhatun menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap isu strategis dan tantangan (constraints) yang dihadapi dalam hubungan industrial dewasa ini. Ia juga mengapresiasi inisiatif Pertamina Drilling dalam menjadikan PKB sebagai fondasi komunikasi yang konstruktif antara perusahaan dan pekerja.

Sementara itu, David Muflihano berbagi wawasan terkait praktik terbaik (best practices) dalam mengelola hubungan industrial di era dinamis, sekaligus mengajak para peserta workshop untuk memperkuat peran masing-masing dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis.

Direktur Utama Pertamina Drilling, Avep Disasmita, menyampaikan bahwa acara ini diharapkan menjadi momen penting (tipping point) dalam memperkuat hubungan mutual antara perusahaan dan serikat pekerja (SP). “Melalui forum ini, kami ingin membangun komunikasi yang aktif dan positif untuk mendukung business continuity dan sustainability. Kami juga ingin memastikan keselarasan pemahaman dalam menumbuhkan budaya kolaboratif, terutama saat merespons isu-isu strategis hubungan industrial,” ujar Avep.

Ketua Serikat Pekerja Pertamina Drilling, Rahmat Wijaya, juga menyampaikan pandangannya terkait kegiatan ini. Menurutnya, Serikat Pekerja PDSI sebagai mitra strategis Perusahaan, siap menjadi kontributor aktif dalam mencapai visi, misi, dan target perusahaan. “Kami mengedepankan musyawarah demi kepentingan bersama dalam setiap perundingan PKB. Hal ini telah terbukti dari tiga perundingan PKB sebelumnya yang berjalan dengan lancar,” tegas Rahmat. Ia juga menambahkan bahwa pembekalan perundingan PKB merupakan budaya baik yang sudah terbangun di lingkungan Pertamina Drilling. “Langkah ini akan membuat proses perundingan PKB lebih terarah, efisien, dan produktif,” tambahnya.

Selain menjadi forum penyegaran (refreshment) bagi seluruh elemen perusahaan, workshop ini juga bertujuan sebagai media building rapport antara manajemen, pekerja, dan para pemangku kepentingan. Dengan paparan dari otoritas ketenagakerjaan dan tokoh praktisi hubungan industrial nasional, peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan perspektif baru dalam membangun relasi kerja yang produktif dan adaptif.

Di samping itu, Manajemen Pertamina Drilling menempatkan Serikat Pekerja (SP) sebagai mitra strategis Perusahaan dan berkomitmen untuk memprioritaskan hubungan Bipartite yang harmonis. Baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja akan bersama-sama melihat perkembangan bisnis supaya Perjanjian Kerja Bersama Pertamina Drilling tetap relevan dengan dinamika perubahan. Langkah ini menunjukkan komitmen Pertamina Drilling dalam mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan keterbukaan dalam membangun hubungan kerja yang sehat dan kondusif, serta mendukung pencapaian visi perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.(Ril)

Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih Resmi Bagikan Seragam Sekolah Gratis Bagi Ribuan Siswa SD dan SMP Kota Prabumulih

Foto : ist

Prabumulih, Muarasumsel.id — Pemerintah Kota Prabumulih kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah Gratis bagi siswa jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta. 

Digelar di Pendopoan Rumah Dinas Walikota Prabumulih pada Senin (14/07/2025). Sebanyak 31.965 siswa menjadi penerima manfaat dalam program ini. Terdiri dari 22.050 siswa SD (86 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta) dan 9.915 siswa SMP (13 sekolah negeri dan 13 sekolah swasta). Masing-masing siswa menerima dua stel seragam sekolah yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025. 

Program ini didasari oleh Peraturan Menteri Pendidikan, visi misi Walikota dan Wakil Walikota, serta didukung legal opinion Kejaksaan Negeri dan pendapat BPKP Sumsel. Tujuannya jelas  mengurangi beban ekonomi keluarga siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar pelajar.

Dalam sambutannya, Walikota Prabumulih H. Arlan menyampaikan harapan besar di balik seragam-seragam yang dibagikan. “Saya berharap dengan program ini para siswa semakin semangat belajar, mampu meningkatkan prestasi, dan meraih cita-cita mereka. Saya juga mengajak seluruh orang tua, guru, dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini serta menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif,” tandasnya.

Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Walikota Franky Nasril, S.Kom., M.M.;Ketua DPRD Kota Prabumulih Deni Victoria, SH., M.Si; Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, H. Elman, ST., MM; Kapolres Kota Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, SH., SI; Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, Khristiya Lutfiasandhi, S; Kepala Pengadilan Negeri Kota Prabumulih, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, SH., MH; Danyonzipur Kota Prabumulih, Letkol Czi Aji Setyawan, SH., M.I.P; Danramil Kota Prabumulih, Kapten Czi Very Mulyadi; Ketua TP. PKK Kota Prabumulih, Hj. Linda Arlan; Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Prabumulih, Hj. Windriana Elman; Kepala Dinas OPD terkait, Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri dan Swasta se Kota Prabumulih.(Ril/01)

Pimpin Apel Di RSUD Prabumulih, Wako H Arlan Minta Pelayanan Ditingkatkan Lagi

Foto: ist

Prabumulih, Muarasumsel.id – Pimpin Apel mingguan di halaman Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Walikota Prabumulih H Arlan berikan arahan sekaligus motivasi seluruh pegawai RSUD Kota Prabumulih, Senin(14/7/2025).

Turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Prabumulih H. Elman, S.T , MM , Direktur RSUD Kota Prabumulih drg. Sriwidiastuti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih Drs. Mulyadi Musa, M.Si, serta seluruh jajaran manajemen, tenaga medis, paramedis, dan staf administrasi RSUD lainnya tampak apel berlangsung lancar.

Dalam sambutannya, Walikota Prabumulih H Arlan menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya oleh para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Ia menekankan bahwa seluruh tenaga medis harus mengedepankan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Semua dokter harus memberikan pelayanan terbaik terhadap seluruh masyarakat di Kota Prabumulih. Saya berharap RSUD Kota Prabumulih dapat menjadi rumah sakit yang paling terbaik, serta menjadi rumah sakit pendukung bagi Rumah Sakit di Palembang,” ujar Arlan saat itu. 

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengapresiasi atas dedikasi dan semangat kerja seluruh pegawai selama ini dan berharap RSUD terus meningkatkan kualitas layanan, fasilitas, dan kerja sama lintas daerah. "Itu demi kemajuan layanan kesehatan di Prabumulih," pungkasnya.

Sementara itu untuk diketahui, apel mingguan di RSUD Prabumulih merupakan agenda rutin yang tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi dan arahan, tetapi juga sebagai wujud komitmen dalam memperkuat semangat pelayanan publik di bidang kesehatan.(Ril/01)

Tanam Jagung, Wawako Frangky: Prabumulih Dukung Penuh Program Kemandirian Pangan

Foto: ist

PRABUMULIH, Muarasumsel.id – Pemerintah Kota Prabumulih menunjukkan komitmennya dalam mendukung program 100 Hari Pertama Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui kegiatan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III yang digelar di Jalan Muara Sungai, Dusun IV, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Rabu (9/7/2025).

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Prabumulih ini juga terhubung secara virtual conference (vidcon) dengan pemerintah pusat sebagai bentuk koordinasi nasional dalam mewujudkan program ketahanan pangan berbasis lokal.

Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Prabumulih, Franky Nasril, S.Kom. MM serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Prabumulih. Turut hadir pula unsur penting lainnya seperti Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih, Bank BNI Cabang Prabumulih, Kodim 0404 Muara Enim, Kapolsek Cambai, Camat Cambai dan Kepala Desa Muara Sungai serta Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Franky Nasril menegaskan bahwa penanaman jagung serentak ini adalah bentuk nyata dukungan terhadap program swasembada pangan nasional yang menjadi prioritas dalam visi Asta Cita Presiden Prabowo.

“Kami sepenuhnya mendukung program kemandirian pangan Bapak Presiden Prabowo. Dengan memperluas areal tanam jagung, khususnya di lahan perkebunan atau lahan-lahan tidur, kita harapkan produktivitas dan kemandirian pangan masyarakat meningkat secara signifikan," tandasnya.

Lebih lanjut, Franky menyampaikan bahwa langkah ini juga sejalan dengan visi Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, yaitu membangun ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. Program ini diyakini akan membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Penanaman jagung serentak ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi lahan pertanian di Kota Prabumulih, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional.(Ril/01)

Wako H Arlan Resmikan Peletakkan Batu Pertama Taman Lalin & Gerbang Selamat Datang

 

foto : ist

//Ikon Baru Kota Prabumulih

 

Prabumulih, Muarasumsel.id – Ikon baru kota Prabumulih bakal segera dibangun, hal itu terbukti dengan telah diresmikannya peletakkan batu pertama pembangunan Taman Lalu Lintas (Lalin) dan Gerbang Selamat Datang kota Prabumulih oleh Walikota Prabumulih H Arlan, Senin(28/4/2025).

 

Berlokasi di depan Kantor PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, yang sekaligus menjadi pelaksana utama dalam pengerjaan proyek tersebut. Walikota Prabumulih H Arlan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 dalam mendukung pembangunan fasilitas publik di Kota Prabumulih.

 

"Pembangunan Taman Lalu Lintas ini sangat penting sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda dalam memahami aturan dan budaya tertib berlalu lintas. Begitu pula dengan pembangunan Gerbang Selamat Datang yang akan menjadi ikon baru kota kita, memperindah wajah Prabumulih bagi setiap tamu yang berkunjung," tukas Arlan saat itu.

 

Lebih lanjut dijelaskannya, dengan adanya taman ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi ruang terbuka yang bermanfaat serta memperkuat sinergi antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Prabumulih dengan pemerintah dan masyarakat.

 

Sementara itu, hal senada juga diungkapkan General Manager PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 dalam kesempatan yang sama menyatakan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan sosial kemasyarakatan.

 

Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Walikota Prabumulih Franky Nasril SKom MM, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel, General Manager PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4, jajaran Senior Manager dan Manager PT PHR Zona 4, dan Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Prabumulih, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dan tamu undangan lainnya.(*/01)

Komunitas Wartawan HOT Prabumulih Salurkan Bahan Pangan ke Warga

PRABUMULIH, Muarasumsel.com - Komunitas Wartawan Harian Online dan Televisi (KW HOT) Kota Prabumulih melakukan kegiatan sosial dengan menyalurkan bahan pangan ke warga yang membutuhkan di kota Prabumulih, Kamis (27/3/2025).

Bantuan pangan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian antar sesama dan sebagai upaya untuk sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan jelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Kami hari ini menyalurkan bantuan berupa puluhan karung beras kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, harapan kami dapat sedikit meringankan beban masyarakat jelang lebaran," ungkap Ketua Komunitas Wartawan HOT Prabumulih, Edison Bastari didampingi pengurs ketika dibincangi.

Edison mengungkapkan bantuan tersebut memang tidak seberapa namun pihaknya berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat kurang mampu. "Jangan lihat jumlahnya namun ini bentuk kepedulian dalam membantu meringankan beban masyarakat, terlebih saat ini harga kebutuhan meningkat," katanya.

Lebih lanjut Edison menuturkan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan penyaluran bantuan berupa beras yang berasal dari para donatur yang mempercayakan untuk dibagikan kepada masyarakat melalui Komunitas Wartawan HOT Prabumulih.

"Tentunya seluruh pengurus Komunikasi Wartawan HOT Prabumulih mengucapkan terimakasih kepada para donatur yang mempercayakan penyaluran bantuan bahan pangan tersebut melalui Komunitas kami," katanya.

Edison menuturkan kegiatan sosial dengan berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan tersebut merupakan salah satu program KW HOT Prabumulih dan pihaknya berharap dapat dilakukan setiap tahunnya. "Harapan kita kedepan dapat terus menyalurkan bantuan untuk warga yang membutuhkan," tukasnya.

Dalam penyaluran tersebut warga yang menerima beras antara lain seperti Tukang becak, tukang asuh, ojek dan beberapa penerima lainnya.(Ril)

Wamen ATR/Waka BPN Tegaskan Pentingnya Tata Ruang dalam Mitigasi Risiko Bencana

 

Jakarta - Bencana hidrometeorologi yang kerap melanda Indonesia semakin menegaskan pentingnya perencanaan tata ruang berbasis mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang digelar di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta pada Kamis (20/03/2025).

“Sekitar 96% bencana yang terjadi di Indonesia adalah bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor. Ini menunjukkan bahwa perencanaan tata ruang yang baik tidak lagi sekadar menjadi slogan, tetapi harus diterapkan secara konkret di setiap tingkat pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Untuk memitigasi risiko bencana dan melindungi masyarakat,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.

Ia menilai, perencanaan tata ruang yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan berkelanjutan. Tata ruang yang efektif tidak hanya mengatur pemanfaatan lahan, tetapi juga memastikan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi. “Tata ruang yang baik juga harus mencakup aspek mitigasi risiko bencana yang sangat vital untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Wamen Ossy.

Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, ada beberapa peran penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan tata ruang. Di antaranya, identifikasi kawasan zona rawan bencana, pengurangan kerentanan infrastruktur, serta penempatan infrastruktur vital di lokasi yang aman dari potensi bencana.

Selain itu, tata ruang yang baik diharapkan dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa manusia, mencegah kerugian ekonomi, dan meningkatkan kapasitas lokal untuk merespons dan memulihkan diri.

Meski tata ruang penting dalam upaya mitigasi bencana, menurut Wamen Ossy implementasi perencanaannya bukanlah hal mudah. Ada tantangan yang perlu dihadapi, seperti memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi dan data, meningkatkan kapasitas SDM, mendorong partisipasi masyarakat, serta mengintegrasikan kebijakan dan peraturan. “Selain itu, penguatan pengendalian dan penertiban juga sangat diperlukan untuk memastikan implementasi tata ruang yang efektif di lapangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar institusi dalam menghadapi tantangan bencana. “Kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi. ATR/BPN bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengelolaan tata ruang, sementara BNPB fokus pada manajemen bencana dan mitigasi risiko,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno; Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang; Kepala BNPB, Suharyanto; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; serta para kepala daerah yang hadir secara luring maupun daring. (Ril)

Menteri ATR/Kepala BPN Instruksikan Satker di Daerah untuk Lakukan Peninjauan Sekitar DAS sebagai Langkah Preventif Banjir

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan satuan kerja (Satker), yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk meninjau kawasannya yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS). Hal ini dilakukan sebagai upaya mencari solusi untuk mengatasi masalah bencana banjir yang masih sering terjadi.

“Agar Direktur Jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), serta Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) agar membuat rapat khusus dengan semua Kantah dan Kanwil, yang Kantah dan Kanwilnya itu melintasi sungai yang menjadi sumber bencana banjir, baik di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan daerah lainnya,” imbau Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/03/2025).

Peninjauan terhadap kawasan yang berada di sempadan sungai ini, dinilai penting sebagai dasar perencanaan penanganan masalah tersebut. “Peninjauan kawasan sempadan sungai ini, agar diteliti. Bagi bidang yang sudah kadung (telanjur) ada alas hak, apabila memungkinkan ditinjau ulang agar dibatalkan. Intinya harus segera dilakukan normalisasi terhadap sempadan sungai,” ujar Menteri Nusron.

Kepada Plt. Dirjen Tata Ruang dan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Menteri Nusron juga mengarahkan untuk melakukan pengkajian terhadap sejumlah kawasan. Di antaranya seperti, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur); serta Kawasan Semarang-Demak.

“Perlu adanya kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), ada campur tangan kementerian pada saat Persetujuan Substansi (Persub),” tutur Menteri Nusron.

Adapun pada Rapim kali ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan. Rapim ini diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (Ril)

Tindaklanjuti Nota Kesepahaman Program ILASP, Menteri Nusron Ajak K/L Lakukan Kontrol dan Monitoring Program

 

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025-2029. Rakor ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/03/2025) lalu.

“Kita akan bertemu setiap bulan, untuk melakukan kontrol atas monitoring serta kontrol terhadap pengembangan dan dinamika atas proyek ILASPP,” jelas Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/03/2025).

Menurutnya, Rakor tersebut sangat penting untuk mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang yang ada di Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG. “Supaya ke depan biar kadastralnya tuntas, terutama kadastral APL (Areal Penggunaan Lain) dan Kehutanan, juga APL dan Transmigrasi,” terang Menteri Nusron.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan bahwa integrasi data nasional juga merupakan salah satu amanat Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi. “Kami merasa beruntung telah dilibatkan dalam program ini. Makanya, dengan program ini kami merasa terbantu, terutama soal lahan,” ungkapnya.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai yang juga menjadi tuan rumah Rakor kali ini melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi dengan berbagai peran, termasuk pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang bertanggung jawab atas kebutuhan peta untuk ILASPP. “Pada prinsipnya, kami sudah mencoba untuk memastikan tim teknis yang akan bergerak,” pungkasnya.

Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Hadir pula mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati beserta jajaran. (Ril)

Relokasi dan Terbitkan SHM Bersumber dari HPL BP Batam, Pemerintah Beri Kepastian Hukum bagi Warga Rempang

 

Batam - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerbitkan Sertipikat Hak Milik untuk warga yang bersedia direlokasi dari Pulau Rempang ke Tanjung Banon. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengungkapkan bahwa sertipikasi ini bermula dari inisiasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), yang bersedia melepaskan Hak Pengelolaan (HPL)-nya untuk masyarakat yang telah bersedia direlokasi.

"Kementerian ATR/BPN menyambut baik iktikad baik ini, kami merespons permohonan sertipikasi tanah masyarakat dengan akurasi tertinggi, kecepatan tertinggi, dan alhamdulillah status hak yang tertinggi pula, yaitu Sertipikat Hak Milik. Alhamdulillah telah diterbitkan total 161 Sertipikat Hak Milik bagi masyarakat," kata Ossy Dermawan yang hadir langsung untuk menyerahkan sertipikat ke warga, di Kantor BP Batam, Selasa (18/03/2025).

Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, sertipikasi ini merupakan hasil dari kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kementerian Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Kota Batam.

"Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah berkenan untuk melepaskan sebagian haknya dari bidang HPL-nya menjadi Hak Milik untuk masyarakat. Ini tentu kami apresiasi setinggi-tingginya untuk BP Batam," tutur Wamen ATR/Waka BPN.

Dalam kesempatan yang sama, Menko IPK, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan, saat ini masyarakat yang direlokasi sudah bisa tenang mendiami hunian baru mereka. "Alhamdulillah rumahnya sudah ada dan yang selama ini ditanyakan dan diharapkan kepastian sertipikatnya pun ada buahnya sekarang ini," ucapnya.

Turut hadir pada kegiatan ini, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman; Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; serta Wali Kota sekaligus Ketua BP Batam, Amsakar Achmad. Mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, Deni Prasetyo. (Ril)

Sepakati Langkah Penanggulangan Banjir di Jabar, Menteri Nusron: Semua Badan dan Sempadan Sungai Harus Ditertibkan

 

'

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyepakati langkah strategis untuk menanggulangi banjir di kawasan Bekasi dan Bogor. Fokus utama dalam upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah punah, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.

"Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika sudah ada bangunan dan memiliki alas hak, maka harus dibereskan dengan Pengadaan Tanah, di ganti rugi sesuai dengan appraisal. Jika ada bangunan tanpa alas hak, maka akan dilakukan pendekatan manusiawi dengan mekanisme hukum yang adil agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan," kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, setelah rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/03/2025).

Selain menertibkan daerah sempadan sungai, situ yang telah hilang akan direvitalisasi untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air. Berdasarkan data sementara, terdapat 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor yang akan dikembalikan sesuai peruntukannya. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir yang semakin meningkat akibat penyusutan daerah tampungan air.

"Semua langkah ini membutuhkan Pengadaan Tanah karena pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada ketersediaan lahan. Sebelum Pengadaan Tanah, terlebih dahulu harus ada penetapan lokasi (Penlok), yang ditetapkan oleh kepala daerah. Targetnya, Penlok akan selesai pertengahan April, Pengadaan Tanah selesai akhir Mei, dan pada bulan Juni proses pembangunan bisa dimulai," terang Menteri Nusron.

Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti menyampaikan, rapat ini merupakan rapat kedua yang dilakukan setelah sebelumnya rapat dilangsungkan bersama Pemprov DKI Jakarta. "Jadi nanti kita akan melakukan rapat bersama lagi dan selanjutnya kami nanti akan melaporkan hal ini untuk bersama-sama di tingkat pusat, kita melakukan koordinasi di tingkat pusat agar semuanya bisa bersih-bersih, itu yang penting untuk mengurangi banjir yang ada di daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini," tuturnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun menyambut baik kerja sama ini. "Kami menyambut baik dan akan bekerja untuk menyiapkan kerangka acuan, yaitu Penloknya tentunya harus kami siapkan dengan cepat," ujarnya.

Turut serta dalam rapat ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PU; sejumlah Wali Kota/Bupati di Provinsi Jawa Barat. (Ril)

Penanggulangan Banjir di Jakarta, Kementerian ATR/BPN Dukung Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Sungai Ciliwung

., 

Jakarta – Demi mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Kota Jakarta, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungannya dalam Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada Kamis (13/03/2025).

“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti yang telah disepakati, Pengadaan Tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati, dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” ungkap Nusron Wahid.

Rapat tersebut juga mendiskusikan cara memastikan keabsahan tanah agar proses pembebasan serta pembeliannya sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai, guna menambah kapasitas daya tampung air,” terang Menteri Nusron.

Ia menyebut, penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek ini diperkirakan akan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, Pengadaan Tanah ditargetkan akan selesai pada akhir Mei 2025. “Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan, proses normalisasi sungai akan dilakukan dengan cara sebaik mungkin. “Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua akan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta, dan warga yang terdampak. Jika normalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, maka 40% potensi banjir di Jakarta dapat tertangani dengan efektif,” sebutnya.

Normalisasi Sungai Ciliwung ini, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir yang sering melanda Jakarta. Dengan begitu juga bisa ikut menjaga stabilitas kehidupan perekonomian di Jakarta serta kawasan Jabodetabek.

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri PU, Dody Hanggodo; Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian PU; jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Alen Saputra, serta jajaran terkait. (Ril)

Management Walkthrough & Safari Ramadhan Direksi Pertamina Drilling

Foto :Ist

 Direktur Marketing & Development Pertamina Drilling memberikan arahan kepada pekerja & melakukan tinjauan lapangan saat melakukan MWT & SAFRAM di RIG PDSI#52.2 yang berlokasi di WK Rokan (10/3).

Muarasumsel.com - Semangat kebersamaan dan pesan keselamatan kerja mewarnai rangkaian Management Walkthrough (MWT) dan Safari Ramadhan (Safram) 1446 H/2025 yang digelar oleh PT Pertamina Drilling Services Indonesia (Pertamina Drilling) di MRO I Rokan, Riau dan MRO II Prabumulih. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi, mengingatkan pentingnya budaya keselamatan, serta memberikan dukungan moral kepada para pekerja di lapangan, khususnya selama bulan suci Ramadhan.

Direktur Marketing & Development Pertamina Drilling, Syaiful Kurniawan yang berkesempatan hadir di tengah-tengah pekerja RIG PDSI #52.2 dan RIG PDSI #54.2, menekankan pentingnya keselamatan kerja sebagai prioritas utama, terlebih saat menjalankan ibadah puasa. "Fokus dan konsentrasi adalah kunci. Kami ingin memastikan seluruh pekerja kembali ke keluarga dengan selamat," ujarnya saat memberikan arahan dalam MWT yang menjadi bagian integral dari Safram 1446 H/2025.

Dengan tema "Harmoni Merangkai Energi", manajemen Pertamina Drilling secara langsung mengunjungi dua lokasi strategis Rig #52.2 Sumur UBI -2501 UBI -057 di Kecamatan Tanah Putih dan Rig #54.2 Sumur Pelita 10 di Kecamatan Bonai Darrussalam. Kunjungan yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Maret 2025 ini bukan sekadar inspeksi, melainkan wujud kepedulian manajemen terhadap kondisi dan tantangan yang dihadapi para pekerja di garda terdepan operasional perusahaan.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Operasi Pertamina Drilling Aziz Muslim yang melakukan Safari Ramadhan ke RIG PDSI #05.2 di Prabumulih menyampaikan kembali pentingnya budaya safety, terutama di bulan puasa. Tidak lupa manajemen mengapresiasi kinerja selama kurum 2024 yang sangat memuaskan. “Kami manajemen mengapresiasi kinerja operasi 2024 untuk NPT dibawah tolerable (0.87%) keseluruhan rig pdsi serta apresiasi kinerja HSSE 2024 dibawah tresshold.

Dalam setiap interaksi, manajemen tak henti-hentinya mengingatkan para pekerja mengenai pentingnya penerapan budaya safety yang kokoh. Lebih dari itu, dukungan moril dan doa dipanjatkan demi kelancaran operasional perusahaan, memastikan target-target perusahaan tercapai tanpa mengorbankan keselamatan dan kesehatan para pekerja.

Safari Ramadhan kali ini menghadirkan sentuhan unik dan menyentuh, yaitu keterlibatan para istri pekerja. Kehadiran mereka bukan hanya sebagai pendamping, tetapi juga sebagai penyambung pesan safety yang paling efektif. Mereka mengingatkan para suami dan rekan kerja akan keluarga yang senantiasa menanti di rumah, menjadi pengingat betapa berharganya keselamatan diri demi keutuhan keluarga.

Acara Safram ditutup dengan kegiatan buka puasa bersama yang penuh keakraban di kantor Pertamina Drilling Duri dan Prabumulih. Kebersamaan ini semakin bermakna dengan kehadiran stakeholder dan para Perwira, serta kegiatan santunan kepada 200 anak yatim piatu dan dhuafa yang berada tidak jauh dari lokasi kerja.(Ril)

Lanjutkan Kerja Sama dengan TNI, Menteri Nusron Akan Siapkan Tanah untuk Ketahanan Nasional dan Ketahanan Pangan

 

OKU Timur – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan lahan di 326 kabupaten untuk mendukung rencana pembentukan 500 batalion baru oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto pada akhir Februari 2025.

"Alhamdulillah, dalam waktu seminggu setelah perintah Bapak Presiden, kami telah menyerahkan lahan di 326 kabupaten kepada Menteri Pertahanan dan menembuskannya kepada Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Lahan ini diambil dari tanah cadangan negara, terutama tanah telantar yang berasal dari eks-Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang atau tidak diberdayakan oleh pemiliknya," ujar Menteri Nusron dalam acara Penyerahan Sertipikat di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025).

Meskipun demikian, masih terdapat 174 titik batalion yang belum mendapatkan lahan. Menteri Nusron memastikan, pihaknya akan terus mencari dan menyiapkan lokasi yang sesuai.

Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa Presiden RI meminta setiap batalion memiliki lahan produktif untuk ketahanan pangan. Lahan ini akan dikelola oleh TNI Angkatan Darat (AD) bersama masyarakat dengan minimal luas 500 hektare per batalion.

"Jika satu batalion membutuhkan 500 hektare, maka totalnya mencapai 250 ribu hektare untuk 500 batalion. Kami sudah mengidentifikasi, potensi tanah telantar yang tersedia selama lima tahun terakhir mencapai 1,4 juta hektare di seluruh Indonesia," jelas Menteri ATR/Kepala BPN.

Pemerintah akan memilah tanah yang tersedia sesuai dengan peruntukannya, baik untuk batalion, transmigrasi, perumahan, maupun lahan produktif untuk ketahanan pangan. Menteri Nusron menegaskan, langkah ini sejalan dengan semangat Merah Putih untuk memastikan tidak ada sejengkal tanah milik negara, khususnya milik TNI yang diambil oleh pihak lain.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya sertipikasi tanah sebagai langkah strategis dalam menjaga aset negara. "Bagaimana kita bisa mempertahankan NKRI jika tanah milik TNI diambil oleh pihak lain? Ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itu, sertipikasi menjadi kata kunci dalam menjaga tanah-tanah milik negara," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyatakan apresiasinya kepada TNI AD serta Kementerian Pertahanan atas kerja sama dalam proses sertipikasi dan pengamanan aset negara. "Saya merasa sangat terbantu dengan kerja sama dari Bapak Kasad dan keluarga besar TNI, termasuk dengan Pak Menhan. Ini adalah tugas kami untuk menjaga dan mengamankan tanah negara," pungkasnya. (Ril)